Secara khusus, dalam penelitian ini dilihat perkembangan pemerintahan desa sejak adanya dan dilaksanakannya Pelita oleh Pemerintah. Hal ini termasuk peraturan-peraturan yang telah berlaku mengatur pemerintahan desa baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian kita melihat suatu perkembangan sistem pemerintahan desa seperti yang terjadi di Lampung, yaitu dari pemerintahan marga yang bersifat otonom teritorial genealogis, kemudian pemerintahan negeri dengan menyatukan beberapa marga yang kemudian kurang efektif sehingga dihapuskan dan kemudian dengan peraturan menjadi
pemerintahan desa sebagai eselon pemerintahan terbawah di
negara kita ini.