Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaanya secara yuridis formal tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi masih terjadi penafsiran yang berbeda baik dari aparat pemerintah, masyarakat maupun penghayat kepercayaan itu sendiri. Di dalam perlakuan hukum misalnya adanya diskriminasi hak-hak sipil bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semestinya hal ini tidak harus
terjadi, sebab masyarakat penghayat juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia maka mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang lain, berhak memperoleh hak-hak yang layak sebagai masyarakat Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.