Sebelum BJ Habibie menjabat sebagai Presiden, warga Indonesia sering kali dikelompokkan menjadi dua; pribumi dan nonpribumi. Nonpribumi digunakan untuk menyebut keturunan Tionghoa, yang mendapat banyak perlakuan tidak adil dan ancaman, hingga memuncak di tahun 1998.
Di tahun yang sama, BJ Habibie mengeluarkan instruksi presiden untuk para pejabat negara berhenti memakai istilah pribumi dan nonpribumi. Seluruh warga negara perlu mendapatkan perlakuan dan layanan yang sama.
Untuk memastikan rakyatnya diperlakukan adil, BJ Habibie kembali menerbitkan instruksi lain di tahun depannya. Kali ini, BJ Habibie menghapus Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Surat tersebut punya fungsi yang sama seperti KTP, tapi hanya dimiliki oleh warga negara keturunan Tionghoa. Kini, sekat pembeda itu sudah tidak ada.