Selama berjalannya proses modernisasi di bidang administrasi dan bertambahnya campur tangan pemerintah pusat terhadap masalah pedesaan, telah mengubah posisi kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat dalam masa transisi. Karena di satu pihak masih tetap mempertahankan nilai-nilai lama dan di lain pihak mengikuti perubahan arus politik pemerintah pusat. Dalam beberapa hal kepala desa tidak lagi memenuhi suara-suara rakyat terbawah yang memilihnya, tetapi lebih berfungsi sebagai struktur administrasi pemerintahan terbawah. Hubungan kepala desa dengan pemerintah pusat disalurkan melalui tingkat kecamatan dan kabupaten.
Sejalan dengan pembangunan desa penggunaan uang subsidi desa harus mendapat persetujuan LMD dan Camat. Penggunaan uang itu atas persetujuan Camat dapat digunakan pada hal-hal yang sangat penting meskipun tidak tercantum dalam DIP. Umpamanya untuk rehabilitasi Langgar, diambil dari pos-pos untuk pompa dan perbaikan jalan. Karena perbaikan jalan/gang dapat dikerjakan dengan cara gotong royong.
Tata pemerintahan desa sudah makin .dipadatkan yaitu dengan adanya pemekaran desa, seperti desa Tilahan dimekarkan menjadi Tilahan dan Pabaan, desa Pagat dimekarkan menjadi desa Pagat dan desa Bondong Raya. Pemekaran ini sebenarnya mempermudah administrasi desa dan pengawasan pihak pemerintah di kecamatan dan kabupaten. Dengan makin menyempitnya wilayah desa, makin mudah pula memasukkan unsur-unsur politik pemerintah pusat. Karena Kepala Desa sebagai pemerintah terbawah lebih dekat dan lebih efektif dalam memasukkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyokong kepentingan nasional.