Integrasi ekonomi di Sungai Kapuas pada awal abad ke-20 telah terbangun jauh sebelumnya yaitu sudah terjadi sejak masa kerajaan. Aktivitas tersebut dikontrol oleh kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekitarnya. Pada awal abad ke- 20, kebijakan ekonomi pemerintahan Hindia Belanda tidak lagi bergantung pada pajak, namun perdagangan cash crop yang sedang menjadi komoditas yang diminati pasar dunia. Oleh karenanya, pemerintah kolonial mulai menerapkan kebijakan budi daya tanaman niaga, termasuk di luar Jawa, sehingga transformasi ekonomi yang terjadi akibat kebijakan kolonial dan perubahan permintaan pasar dunia. Sebelumnya, pemerintah kolonial memang melakukan hubungan dengan kekuasaan setempat melalui kontrak-kontrak dengan penguasa lokal. Kekuasaan kolonial di atas kertas telah berlangsung sebelum abad ke-20, namun periode ini menunjukkan usaha keras pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk memperluas koloninya di wilayah Borneo. Wujud integrasi ekonomi melalui Sungai Kapuas yang diusahakan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebenarnya hanya berlaku secara singkat, yaitu pada tahun 1910-1920-an saja dengan melakukan intervensi di bidang transportasi sungai dan perdagangan tanaman niaga. Selebihnya, aktivitas ekonomi dijalankan bersama oleh perusahaan perorangan (Bugis, Melayu, dan lainnya), jaringan perniagaan Tiongkok, serta perusahaan swasta Eropa.