Perselisihan menyangkut hak kepemilikan atas Pulau Berhala antara Provinsi Riau dan Jambi sejak tahun 1984 lalu telah berakhir dengan damai, menyusul terbitnya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah di Provinsi Jambi, dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang telah memasukkan Pulau Berhala dalam wilayah Provinsi Jambi.

Penyelesaian kepemilikan atas Pulau Berhala tersebut memang telah dapat dicapai dengan menghasilkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, Riau dan Jambi. Namun, terlepas dari hal itu pelajaran yang dapat dipetik dalam kasus ini adalah : masing-masing pihak telah mengutamakan penyelesaian secara terhormat dan bermartabat dengan memperhatikan hak masyarakat Pulau Berhala untuk melanjutkan kehidupan yang layak.