Pedoman ini memiliki fungsi ganda, yaitu pertama sebagai petunjuk operasional untuk pejabat semua eselon dalam melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas oleh para bawahan/staf, sedangkan yang kedua dapat merupakan "Check List" bagi pejabat semua eselon untuk memeriksa atau menilai acara langsung apakah tugas dan tanggung jawab di lingkungan unit kerjanya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Peran dan tanggung jawab melaksanakan pengawasan melekat secara formal telah diatur dalam Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 93 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan.