Salah satu kekhawatiran yang muncul setelah bangsa Indonesia sejak tahun 1998 mengalami transisi menuju ke arah sistem politik yang demokratis ialah munculnya etno-nasionalisme yang mengarah kepada cerai-berainya negara kesatuan. Setelah rakyat terbebas dari represi oleh rezim otoritarian yang telah berlangsung selama puluhan tahun di bawah pemerintah Orde Baru, seketika muncul berbagai tuntutan yang dilandasi oleh sentimen etnis dan kedaerahan. Tuntutan kemerdekaan muncul di mana-mana setelah lepasnya Timor-Timur dari bumi pertiwi. Beruntung bahwa untuk sebagian kekhawatiran akan adanya “balkanisasi” dan disintegrasi oleh gerakan separatis itu tidak terjadi. Tetapi isu putra daerah masih menjadi sesuatu yang tiba-tiba menjadi sangat peka dalam pemilihan gubernur, bupati atau walikota. Tuntutan akan adanya pemekaran daerah yang dilandasi oleh identitas etnis juga masih terus berlangsung. Setelah satu windu gerakan reformasi, sebagian besar masyarakat semakin
kecewa dengan arah demokratisasi yang tengah terjadi. Keterbukaan politik, kebebasan berpendapat, dan mekanisme politik yang tercipta sejauh ini tampaknya belum mampu menjawab esensi demokratisasi yang sesungguhnya. Demokratisasi ternyata telah “dibajak” oleh sekelompok elit sehingga yang muncul adalah oligarkhi sedangkan kebebasan politik yang dimiliki oleh rakyat terkadang tidak dapat tersalur dengan efektif untuk kepentingan publik. Eksis demokratisasi yang setengah matang itu muncul dalam bentuk kekerasan politik (mobocracy), politik uang, premanisme, serta pragmatisme yang kelewat batas. Ekses semacam itu terkadang bukan saja melibatkan unsur aparat birokrasi, tetapi juga oleh sebagian elemen yang sesungguhnya diharapkan untuk dapat menjadi modal bagi berkembangnya masyarakat madani.