Pada masa UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 diundangkan
tampaknya masyarakat luas belum memahami secara konkrit akan arti kebijakan tersebut. Kenyataan demikian memang cukup beralasan dikarenakan kehidupan masyarakat luas bel urn merasa terganggu maupun ada pengaruh nyata dari diberlakukannya undang-undang tersebut. Undang-undang ini justru sangat terasa dampaknya pacta pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pengelola pemerimahan . Pacta sisi aparat pemerintahan daerah ini justru diundangkarmya UU No.22 dan UU No.25 Tahun 1999 telah menimbulkan suatu keresahan besar. Hal ini tetjadi dikarenakan adanya penataan kembali struktur pemerintahan sehingga jumlah pegawai dan jabatan menjadi disesuaikan kembali. Prinsip efisiensi yang selama ini kurang diperhitungkan menjadi pertimbangan utama .